STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Orang Asli Papua

di Wilayah Adat Meepago, Provinsi Papua Tengah

Oleh: Marinus Moy Yumai, Ismail Nurdin, Margaretha Rumbekwan
Diterbitkan dalam: Jurnal Scientia, Vol. 13 No. 03 (2024)

🔍 Ringkasan Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) di wilayah adat Meepago, Papua Tengah, dengan menekankan pentingnya kearifan lokal dan penggunaan pendekatan ekosistem dalam konteks Revolusi Industri 4.0.

🧠 Kerangka Teori Utama

Teori Jungho Roh (2018) – Fokus pada peningkatan kinerja pemerintahan.
Analisis ASOCA – Alat strategis yang mencakup:
- Ability (Kemampuan)
- Strength (Kekuatan)
- Opportunities (Peluang)
- Culture (Budaya)
- Agility (Kelincahan)
  (Dikembangkan oleh Suradinata, 2014) – Model yang memperkaya strategi pengambilan keputusan dengan memasukkan elemen budaya dan kecerdasan adaptif yang penting dalam menghadapi perubahan lingkungan.

🛠️ Metodologi

Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
Analisis deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi partisipatif.
Bertujuan untuk membentuk model ideal pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dan sinergi ekosistem.

🌱 Temuan Utama

Kearifan lokal berperan sebagai penjaga budaya sekaligus penggerak inovasi.
Pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas.
Pendekatan ekosistem (kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) menghasilkan sinergi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

REFREHENSI

Ateh, M.Y., Berman, E., & Prasojo, E. (2020). Intergovernmental Strategies Advancing Performance Management Use. Public Performance & Management Review,1-32.
Behn, R. D. (2001). Rethinking Democratic Accountability. In Washington, DC: Brookings Institution Press.
Behn, R. D.(2003).Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures.Public Administration Review,63(5),1-14.
Bovens, Mark. (1998). The Quest for Respon sibility: Accountability and Citizenship in Complex Organization. Cambridge UK: Cambridge University Press.
Creswell, J. W.(2014). Educational Research-Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research.
Denhardt, Jabet V & Robert B, Denhardt. (2007). The New Public Service (expanded edition) Serving, not Steering. New York: M.E Sharpe, Inc.
Herzig, Christian & Schltegger, Stefan. (2006). Coorporate Suistain ability Reporting (an Overview). In: Schaltegger S., Bennett M.,BurrittR. (eds) Sustainability Accounting and Reporting. Springer, Dordrecht.
Hooge, Liesbet & Marks, Gary. (2003). Unravering the Central State, But How? Types of Multi-Level Governance. Reihe Politic Wissen schaff Political Science Series.
Lee,Christoper D.(2005). Rethinking the Goals of Your Performance-Management System.
Meier, Kenneth J.,&Jr.,L.J.O.(2006). Bureaucracy in a Democratic State The Johns Hopkins University Press.
Merriam, S. B.(2016). Qualitative Research- A Guide to Design and lmplementation (p.1353). Jossey Bass.
Neo, B. S. dan Chen, G. (2007). Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 89Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Peters, B. G. (2007). Public Accountability of Autonomous Public Organizations. In Linkages: Responsibilities and Accountabilities (Vol. 3,pp.297-336).
Peters, B.G & Jon Pierre. (2007). Handbook of Public Policy. London: SAGE Publications.
Peters, B.G.(2007). Performance - based accountability. In A.Shah (Ed.). Performance accountability and combating corruption (pp. 15-32). Washington, DC: The World Bank.
Roh, J. (2018). Improving the govemment performance management system in South Korea Focusing on central Govenment agencies. Asian Education and Development Studies, 7(3),266-278.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D、Bandung: Alfabeta.
Edi Suharto, 2014, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian. Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial),. PT.Refika Aditama.
Suradinata. (2014) Analisis Kepemimpinan ASOCA (Strategi Pengambilan Keputusan) Alqaprint-Jatinagor

MARINUS MOY YUMAI (ewopugabi).

Cari Blog Ini