MRP Harus Tegas dalam Pemberian Marga kepada Non-OAP

Artikel by: Marinus Moy Yumai

Majelis Rakyat Papua (MRP) memegang peran sentral dalam menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Salah satu aspek penting dari identitas OAP adalah marga—sebuah simbol kekerabatan, sejarah, dan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga dimensi hukum dan politik yang kuat dalam konteks Otonomi Khusus di Papua.

Di tengah perubahan sosial yang cepat, muncul kekhawatiran terhadap praktik pemberian marga kepada pihak non-OAP secara sembarangan. Hal ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh jantung eksistensi budaya OAP. Oleh karena itu, MRP perlu bersikap tegas dan konsisten dalam mengatur serta mengawasi pemberian marga ini.

Menjaga Keaslian Identitas OAP

Marga adalah jati diri. Ia mengikat seseorang pada satu komunitas adat tertentu dan menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika marga diberikan kepada non-OAP tanpa melalui mekanisme adat yang sah, maka keaslian identitas OAP terancam. Lebih dari itu, struktur sosial dan sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Papua bisa mengalami kerusakan yang bersifat permanen.

Mencegah Manipulasi Identitas

Salah satu konsekuensi dari pemberian marga yang tidak sah adalah munculnya potensi manipulasi identitas. Beberapa pihak bisa saja menggunakan status "bermarga Papua" untuk mengakses hak-hak khusus yang sejatinya diperuntukkan bagi OAP, seperti kuota pendidikan, peluang kerja, akses politik, dan bantuan ekonomi. Ini tentu merugikan masyarakat adat yang memang membutuhkan perlindungan afirmatif dari negara.

Menjaga Otoritas Adat dan Lembaga Kultural

MRP, bersama dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat, perlu menunjukkan bahwa mereka adalah penjaga sah identitas dan kehormatan OAP. Ketegasan dalam pemberian marga juga merupakan bentuk penghormatan terhadap peran lembaga adat dan hukum adat Papua. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberikan ruang besar bagi masyarakat adat untuk menjaga nilai-nilai mereka sendiri.

Perlu Pendekatan Adil dan Berbasis Adat

Meski demikian, ketegasan tidak berarti menutup seluruh ruang. Dalam beberapa kasus, seperti pernikahan campuran antara OAP dan non-OAP, pemberian marga mungkin dapat dipertimbangkan. Namun, proses ini harus melalui tahapan adat yang sah dan transparan, bukan sekadar formalitas. Dengan kata lain, keputusan pemberian marga harus berada di tangan komunitas adat, bukan individu atau institusi tertentu secara sepihak.

---

Kesimpulan

Ketegasan MRP dalam persoalan pemberian marga kepada non-OAP bukanlah bentuk eksklusivisme, tetapi sebuah upaya menjaga keutuhan identitas budaya Papua di tengah arus perubahan. Dengan pendekatan yang adil dan berbasis adat, MRP bisa memastikan bahwa identitas OAP tetap kuat dan tidak dimanipulasi demi kepentingan sesaat.