MARINUS MOY YUMAI (ewopugabi).

Artikel by:  Marinus Moy Yumai Majelis Rakyat Papua (MRP) memegang peran sentral dalam menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Salah satu aspek penting dari identitas OAP adalah marga—sebuah simbol kekerabatan, sejarah, dan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga dimensi hukum dan politik yang kuat dalam konteks Otonomi Khusus di Papua. Di tengah perubahan sosial yang cepat, muncul kekhawatiran terhadap praktik pemberian marga kepada pihak non-OAP secara sembarangan. Hal ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh jantung eksistensi budaya OAP. Oleh karena itu, MRP perlu bersikap tegas dan konsisten dalam mengatur serta mengawasi pemberian marga ini. Menjaga Keaslian Identitas OAP Marga adalah jati diri. Ia mengikat seseorang pada satu komunitas adat tertentu dan menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika marga diberikan kepada non-OAP tanpa melalui mekanisme a...

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Orang Asli Papua  di Wilayah Adat Meepago, Provinsi Papua Tengah Oleh : Marinus Moy Yumai, Ismail Nurdin, Margaretha Rumbekwan Diterbitkan dalam : Jurnal Scientia , Vol. 13 No. 03 (2024) 🔍 Ringkasan Abstrak Penelitian ini mengkaji strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) di wilayah adat Meepago, Papua Tengah , dengan menekankan pentingnya kearifan lokal dan penggunaan pendekatan ekosistem dalam konteks Revolusi Industri 4.0 . 🧠 Kerangka Teori Utama Teori Jungho Roh (2018) – Fokus pada peningkatan kinerja pemerintahan. Analisis ASOCA – Alat strategis yang mencakup: Ability (Kemampuan) Strength (Kekuatan) Opportunities (Peluang) Culture (Budaya) Agility (Kelincahan) (Dikembangkan oleh Suradinata, 2014) – Model yang memperkaya strategi pengambilan keputusan dengan memasukkan elemen budaya dan kecerdasan adaptif yang penting dalam menghadapi perubahan lingkungan. ...

PERANG SUKU DI WILAYAH LA-PAGO, KABUPATEN PUNCAK JAYA:  DAMPAK POLITIK DEMOKRASI TERHADAP KONFLIK SOSIAL   JURNAL ILMIAH OLEH : MARINUS MOY YUMAI Abstrak   Perang suku di wilayah La-Pago, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, telah menjadi fenomena sosial yang kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, demokratisasi politik di Papua telah berkontribusi pada meningkatnya konflik antarsuku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara sistem politik demokrasi dengan eskalasi perang suku di wilayah ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji faktor-faktor pemicu konflik, dampak sosial yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketegangan antar kelompok masyarakat. Kata kunci: Perang suku, demokrasi, konflik sosial, La-Pago, Puncak Jaya. Pendahuluan   Perang suku di Papua, khususnya di wilayah La-Pago dan Kabupaten Puncak Jaya, merupakan realitas sosial yang terus terjadi. Perubahan politik menuju sistem ...

Implikasi Keterlambatan Pembayaran Jasa Pelayanan terhadap Stabilitas Sistem Kesehatan Daerah Ilustrasi Oleh Penulis Abstrak Pada Maret 2025, sebanyak 53 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah, melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Aksi ini mencerminkan permasalahan struktural dalam tata kelola sektor kesehatan di daerah, terutama terkait kesejahteraan tenaga medis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan, dampak terhadap pelayanan kesehatan, serta pentingnya reformasi sistem pengelolaan keuangan dalam menjamin hak tenaga kesehatan dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat. Pendahuluan Tenaga kesehatan merupakan pilar utama dalam sistem pelayanan medis, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti Papua Tengah. Namun, berbagai permasalahan administratif dan finansial sering kali menghambat pelaksanaan tugas mereka secara optimal. Sal...