Langsung ke konten utama

Krediblitas Lukas Enembe dan penetapan sebagai tersangkah

\Bagaimana Krediblitas Lukas Enembe?

2.      Bagaimana simpatisan Lukas Enembe membentuk benteng Lukas Enembe ?

3.      Apakah bukti dari KPK sudah cukup buat PPATK menetapkan lukas enembe sebagai tersangkah?

3.

Metode

Mengunakan metode kualitatif

4.

Problem Sovling

Krediblitas adalah kualitas, kapasitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kredibilitas salah satu sikap yang perlu dimiliki setiap orang. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya terhadap seseorang ataupun lembaga. Krediblitas sering kali digunakan untuk mengambarkan sikap seseorang atau suatu lembaga.

 

Kalau anda salah silakan diserahkan di penegak hukum, nanti angka dan orang di buka di penegak hukum karna kami mengerti. Dulukan masyarat papua hampir semua belum mengerti atau belum paham  sehingga menganggap PPATK  benar, Mahfud MD anggap benar menyebutkan Nama dan ratusan milyard belum tentu lukas enembe itu salah,

Simpatisan itu muncul ada dua, Yakni:

a.       Menjadi pesan terhadap Penegak Hukum, Polisi, Jaksa, dan KPK penerapan hukum itu harus asimetris, tidak semua kasus itu diproses hukum.

b.      Asimetris itu misalnya berbasis kepada kearifan lokal, mengapa dia ambil uang 1 milyard jangan-jangan diluar kantornya atau di rumahnya rakyat antri minta uang sehingga uang tidak ada terpaksa yang ada disuruh bendahara di bagikan kepada rakyat semacam itukan. Kalau bicara penegakan hukum terkait di daerah daerah indonesia itu unik. Pemimpin itu harus terukur, proses penanganan kasus itu harus proses penanganan jangan di tarik  kedunia yang lain hal ini harus memahami kearifan lokal.

Papua itu ada lima tipe kepemimpinan yang punya pengikut banyak, Yakni:

a.       Richman/ orang kaya

b.      Articulate/ Pandai bicara

c.       War man/ Tukang perang

d.      Lokal tribal chief/ Kepala suku lokal

e.      Government Figures/tokoh pemerintah

Kelima tipe ini dimiliki oleh Lukas Enembe sehingga Lukas Enembe memiliki simpatisan yang banyak.

 

KPK memiliki sifat Konsisten, Independen, Inparsial, Objecktif, Transparan, dan Human Rights oleh karna itu proses di tahap awal terhadap lukas enembe dengan gratifikasi dugaan 1 milyard itu masyarakat papua diam karna KPK memiliki tugas  dan memang kalau ada laporan masyarakat papua perlu diproses soal nanti terbukti atau tidak itu hal biasa. Selain itu KPK memiliki tiga cara ;

1). Menerima laporan kalau tidak memiliki bukti bisa di hentikan.

2). Pra pradilan kalau kalah bisa di SP3 oleh KPK.

3). Jaksa bisa menghentikan kalau situasi tidak memungkinkan.

 

Karna dengan cara-cara tersebut  Lukas Enembe dapat menerima keadilan atau bisa menyelamatkan lukas enembe sebagai tersangkah melalui empat aspek yaitu:

a.       Kalau tidak terbukti /tidak memiliki bukti yang kuat

b.      Praperadilan

c.       Jaksa bisa menghentikan

d.      Para pengacara memperjuangkan keadilan

 

Masa yang mengaku sebagai simpatisan Lukas Enembe terkait dengan kasus korupsi di masyarakat Papua. Oleh karna itu jika kalau Cuma Ansi proses penegakan hukum bisa di hargai. Menjadi problem ketika Mahfud MD mengundang KPK. Tidak ada satu undang udang di republik ini atau satu pasal yang memberi kewenangan Mahfud MD untuk bisa memimpin sebuah proses penegakan hukum KPK. KPK sebagai lembaga Outside Body, lembaga independen negara, lembaga negara. Jadi Mahfud MD tidak boleh intervensi sedikit pun terkait proses penegakan hukum Itu melanggar prinsip bernegara.

KPK, KOMNAS HAM, Makama Agung, Makama Konstitusi, BIN bukan di pimpin oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam oleh karna itu:

a.       Penyataan mahfud yang menyangkut tentang kasus kasus itu justru memimpin lembaga politik maka, sekarang dukaan politisasi menjadi pembenaran

b.      Pernyataan ppatk harus tahu bahwa sebelum alat bukti itu disahkan, dilegalisasi diputuskan di pengadilan data dan dokumn dikeluarkan kepublik

c.       Tentang perilaku lukas enembe mencederah harga diri dan kehormatan

d.      Apakah pantas PPATK menyebut nama Lukas Enembe dan menyebut angkah-angkah uang pada publik kenapa tidak berikan kepada KPK untuk proses secara diam-diam sampai terbukti di pengadilan. Menjadi tergeser ketika PPATK membuka dan menyebut nama pak Lukas Enembe mencederai kehormatan itu tidak ektis.

e.      Terlihat Mahfud MD yang ikut menarik KPK kedalam pemerintahan sehingga terlihat semacam intervensi politik

 

 

 

Temuan

Berdasarkan hasil analisis saya figure goverment/ tokoh pemerintah papua yakni Lukas Enembe menjadi tersangkah, massa melawan KPK, sehingga  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.       Krediblitas Lukas Enembe mampu menarik Rakyat Papua dan menduduki dua periode Jabatan Gubernur Papua.

2.       Krediblitas yang dimiliki Lukas Enembe adalah Richman/ orang kaya, Articulate/ Pandai bicara, War man/ Tukang perang, Lokal tribal chief/ Kepala suku lokal, Government Figures/tokoh pemerintah.

3.       Keterlibatan Mahfud MD menarik KPK ke pemerintahan otomatis masyarakat mengatakan masuk lingkaran politik dan melanggar etis bernegara.

4.       Seorang figure harusnya kooperatif.

5.       Hak Lukas Enembe untuk melaporkan Mahfud MD karna tidak profesional.

6.       Massa kawatir Lukas Enembe akan di tangkap KPK sehingga kediaman Lukas Enembe dijaga massa pendukung.

7.       PPATK tidak seharusnya membuka data sebelum masuk pengadilan.

8.       Ancaman pidana bagi orang yang merintangi penyidikan atau Obstruction Of Justice.

9.       Ada politisasi yang berujung kriminalisasi di balik penetapan klainnya sebagai tersangkah gratifikasi.

10.   Otoritarianisme yang dibangun oleh Mentri Dalam Negeri.

 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penghapusan Sistem Noken di Papua dan Penerapan Sistem Demokrasi yang Lebih Inklusif

  Jurnal:  Oleh : Marinus Moy Yumai   Penghapusan Sistem Noken di Papua dan Penerapan Sistem Demokrasi yang Lebih Inklusif Abstrak:   Sistem Noken yang digunakan dalam pemilihan umum di Papua sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak transparan dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Metode ini, yang memiliki akar budaya dalam masyarakat Papua, dinilai telah menimbulkan berbagai masalah terkait hak pilih, manipulasi hasil pemilihan, dan ketidakadilan dalam proses politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap demokrasi di Papua, serta mengusulkan pentingnya transisi ke sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berbasis pada suara individu. Kata Kunci: Sistem Noken, Demokrasi, Papua, Pemilihan Umum, Transparansi, Keadilan 1. Pendahuluan Papua, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik budaya dan sosial yang unik. Dalam hal pemilihan umum, sistem Noken digunakan seb...

Transformasi organisasi THS THM menuju fokus pelayanan dan aspek spiritual

Pelayanan dan Spiritual THS Banyak senior THS THM yang meminta agar organisasi THS THM bukan dibina untuk pendekar yg jago beladiri namun menjadi wadah pelayanan, mengayomi dan menjadi spritual pelayanan dengan benar saya ingin mengemukakan pandangan tentang perubahan fokus organisasi THS dan THM menjadi lebih berorientasi pada pelayanan dan aspek spiritual daripada hanya beladiri. Ini adalah konsep yang menarik untuk memperluas peran organisasi tersebut. Banyak senior THS THM yang meminta agar organisasi THS THM bukan dibina untuk pendekar yg jago beladiri namun menjadi wadah pelayanan dan mengayomi menjadi spritual pelayanan dgn benar. Tolong buatkan jurnal... Judul Jurnal: Transformasi Organisasi THS dan THM Menuju Fokus Pelayanan dan Aspek Spiritual. Abstrak: Jurnal ini menggambarkan perubahan yang diusulkan dalam organisasi THS (Tinju Himpunan Setia) dan THM (Tangan Himpunan Merpati) dari pendekar beladiri menjadi wadah pelayanan yang lebih berfokus pada aspek spiritual. T...

Jurnal : Kriteria Keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus)

  Jurnal: Oleh : Marinus Moy yumai  Kriteria Keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua:  Evaluasi Berdasarkan Perspektif Pembangunan Sosial dan Ekonomi Abstrak Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan kepada Provinsi Papua merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pengakuan terhadap hak-hak budaya dan adat. Namun, keberhasilan pelaksanaan Otsus di Papua tidak dapat dinilai secara tunggal, karena melibatkan berbagai dimensi sosial dan ekonomi yang saling terkait. Jurnal ini membahas kriteria-kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Otsus di Papua, yang meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemajuan hak asasi manusia dan hak adat, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak dan efektivitas Otsu...