Langsung ke konten utama

“Masyarakat Tidak boleh di Libatkan dalam Konflik Bersenjata”

Yoyakim Mujizau “Masyarakat Tidak boleh di Libatkan dalam Konflik Bersenjata”

  3 min read

DETIKPAPUA.COM;- Yoyakim Mujizau selaku Wakil Ketua Tim mediasi Konflik Bersenjata dalam Rangka Penegakkan Hukum terhadap TPN/OPM diwilayah hukum Intam Jaya, dirinya mengatakan masyarakat harus menjadi Objek utama yang dilindungi dan di hormati kedudukan mereka oleh setiap manusia termasuk dalam Kondisi Perang Ideologi maupun Perang Saudara, Senin, 1 Mei 2023.

Yoyakim Mengjelaskan Dalam Budaya Perang suku di wilayah Papua terutama wilayah Gunung masyarakat tidak dipanah atau membunuh sembarangan selain mereka yang ada dalam pasukan perang dan telah berada dimedan perang serta memegang alat perang, yang berperang hanya laki-laki dewasa dan Pemuda, sedangkan Ibu-Ibu, anak-anak, Orang Tua dan kepala suku tidak boleh di panah apalagi orang yang terpandang seperti Tokoh Agama, Guru, tenaga kesehatan dan Pejabat pemerintah.

Dirinya juga menjelaskan akhir-akhir ini banyak sekali muncul informasi-informasi yang dapat memperkeruh suasana konflik di Intan Jaya dengan pemberitaan lewat media Cetak, eletronik maupun Medsos. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya saat melakukan pembentukan Tim Mediasi Penanganan Konflik bersenjata oleh TNI/Polri dalam rangka penegakkan Hukum terhadap TPN/OPM di wilayah Hukum Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Himbauan Bupati Intan Jaya No.001.10/358/Bup pada poin No. 7. Kepada Seluruh Komponen Masyarakat (Pejabat Pemerintah, Pegawai ASN, dan Seluruh Stake Holder) agar bijak sana dalam Menggunakan Media Sosial (WhatSap, facebook, Masangger, dll) agar tidak memperkeruh suasana di dalam Masyarakt.\

Maka kami sampaikan agar seluruh Komponen yang berkepentingan di Intan Jaya terutama TPN/OPM tidak menjadikan masyarakat sebagai Tameng dan juga kepada TNI/Polri dalam penegakan hukum tidak secara Preventif namun masyarakat dilindungi hak Hidupnya dengan memberikan jaminan keamanan, kedamaian, ketentraman oleh semua pihak.
Masyarakat merasa maju kena, mundur pun kena sebab konflik yang terjadi bukan konflik perang menggunakan alat tradisional panah melainkan Senjata api.

Yang berperang/konflik ini terjadi antara kombatan dengan Kombatan, yang bersenjata dengan yang bersenjata, Dalam konflik ini masyarakat selalu yang menjadi korban salah tembak, kena peluruh nyasar, di bunuh karena dianggap mata-mata TNI/Polri, dibunuh, disiksa karena dianggap mata-matanya TPN/OPM atau berafiliasi dengan TPN/OPM sehingga masyarakat Intan Jaya menjadi takut dan Trauma berlebihan.
Masyarakat Intan Jaya kampung Bilogai, Kampung Kumbalagupa, kampung mamba dan sambili menyatakan Perang melawan OPM secara sepontan karena takut hidup dalam tekanan serta terancam sebab konflik ini sejak tahun 2019 muncul sampai hari ini. Sehingga media-media diharapkan tidak mempropoganda masyarakat, Sebenarnya masyarakat tidak ingin mati bodoh-bodoh seperti tahun-tahun lalu, masyarakat tidak mungkin kemana-mana dan tidak mungkin pindah ke kota atau kampung lain yang dianggap aman menurut mereka, mereka tidak mungkin menyatakan Perang sebab ketakutan menghantui mereka tiap hari. Sesudah daerah aman Tidak mungkin mereka pergi meninggalkan kampung mereka, mereka tidak dikawal oleh aparat keamanan saat beraktivitas, mereka tidak dikasih makan setiap hari oleh Pemerintah, mereka harus bebas bergerak dan hidup di kampungnya.

Masyarakat mengungsi ke kampung-kampung yang jauh dari kampung yang sedang konflik tinggalkan Rumah mereka, Hewan ternak, Kebun dan juga keluarga berantahkan serta tercerai-berai sebab masing-masing lari menyelamatkan diri. Masyarakat pulang dari Hutan cari kayu bakar, kebun ambil bahan makanan, ketemu TNI/Polri di jalan pasti ditanya dan dianggap “kamu Mata-mata OPM” dan juga sebaliknya Saat berangkat pergi mencari kayu bakar dan bahan makanan lalu dijalan ketemu OPM pasti ditangkap, ditanya “ kamu mata-mata TNI/Polri” jadi Masyarakat sangat tidak bebas dan hidup dalam tekanan secara jiwa dan batinnya.
Oleh Karena itu Kami Tim mediasi Konflik Memohon kepada TNI/Polri , TPN/OPM untuk jedah kemanusiaan dengan kata lain masing-masing menahan diri tidak saling mengejar dan kepada Pemerintah Intan Jaya, DPR Intan Jaya dan oknum intelektual agar tidak mengajak masyarakat Ikut Dalam Perang atau Konflik yang sedang terjadi di Intan Jaya. Karena adanya isu yang berkembang lewat sosial media membuat masyarakat tidak aman karena merasa ketakutan di rumah dan kampungnya sendiri dari pemberitaan-pemberitaan ini. Juga Agar kami Tim bisa lakukan mediasi kepada Saudara-saudara kita yang berbeda pandangan dengan NKRI tanpa takut, kuatir sehingga bisa mediasi dengan baik demi keaman, kedamaian, kesejahteraan dan pembangunan serta menjalankan Roda Pemerintahan di kabupaten Intan Jaya dengan baik.

blogger Moy(ewopugabi).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penghapusan Sistem Noken di Papua dan Penerapan Sistem Demokrasi yang Lebih Inklusif

  Jurnal:  Oleh : Marinus Moy Yumai   Penghapusan Sistem Noken di Papua dan Penerapan Sistem Demokrasi yang Lebih Inklusif Abstrak:   Sistem Noken yang digunakan dalam pemilihan umum di Papua sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak transparan dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Metode ini, yang memiliki akar budaya dalam masyarakat Papua, dinilai telah menimbulkan berbagai masalah terkait hak pilih, manipulasi hasil pemilihan, dan ketidakadilan dalam proses politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap demokrasi di Papua, serta mengusulkan pentingnya transisi ke sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berbasis pada suara individu. Kata Kunci: Sistem Noken, Demokrasi, Papua, Pemilihan Umum, Transparansi, Keadilan 1. Pendahuluan Papua, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik budaya dan sosial yang unik. Dalam hal pemilihan umum, sistem Noken digunakan seb...

Transformasi organisasi THS THM menuju fokus pelayanan dan aspek spiritual

Pelayanan dan Spiritual THS Banyak senior THS THM yang meminta agar organisasi THS THM bukan dibina untuk pendekar yg jago beladiri namun menjadi wadah pelayanan, mengayomi dan menjadi spritual pelayanan dengan benar saya ingin mengemukakan pandangan tentang perubahan fokus organisasi THS dan THM menjadi lebih berorientasi pada pelayanan dan aspek spiritual daripada hanya beladiri. Ini adalah konsep yang menarik untuk memperluas peran organisasi tersebut. Banyak senior THS THM yang meminta agar organisasi THS THM bukan dibina untuk pendekar yg jago beladiri namun menjadi wadah pelayanan dan mengayomi menjadi spritual pelayanan dgn benar. Tolong buatkan jurnal... Judul Jurnal: Transformasi Organisasi THS dan THM Menuju Fokus Pelayanan dan Aspek Spiritual. Abstrak: Jurnal ini menggambarkan perubahan yang diusulkan dalam organisasi THS (Tinju Himpunan Setia) dan THM (Tangan Himpunan Merpati) dari pendekar beladiri menjadi wadah pelayanan yang lebih berfokus pada aspek spiritual. T...

Jurnal : Kriteria Keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus)

  Jurnal: Oleh : Marinus Moy yumai  Kriteria Keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua:  Evaluasi Berdasarkan Perspektif Pembangunan Sosial dan Ekonomi Abstrak Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan kepada Provinsi Papua merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pengakuan terhadap hak-hak budaya dan adat. Namun, keberhasilan pelaksanaan Otsus di Papua tidak dapat dinilai secara tunggal, karena melibatkan berbagai dimensi sosial dan ekonomi yang saling terkait. Jurnal ini membahas kriteria-kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Otsus di Papua, yang meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemajuan hak asasi manusia dan hak adat, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak dan efektivitas Otsu...