Langsung ke konten utama

Postingan

MRP Harus Tegas dalam Pemberian Marga kepada Non-OAP

Artikel by:  Marinus Moy Yumai Majelis Rakyat Papua (MRP) memegang peran sentral dalam menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Salah satu aspek penting dari identitas OAP adalah marga—sebuah simbol kekerabatan, sejarah, dan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga dimensi hukum dan politik yang kuat dalam konteks Otonomi Khusus di Papua. Di tengah perubahan sosial yang cepat, muncul kekhawatiran terhadap praktik pemberian marga kepada pihak non-OAP secara sembarangan. Hal ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh jantung eksistensi budaya OAP. Oleh karena itu, MRP perlu bersikap tegas dan konsisten dalam mengatur serta mengawasi pemberian marga ini. Menjaga Keaslian Identitas OAP Marga adalah jati diri. Ia mengikat seseorang pada satu komunitas adat tertentu dan menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika marga diberikan kepada non-OAP tanpa melalui mekanisme a...
Postingan terbaru

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ORANG ASLI PAPUA

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Orang Asli Papua  di Wilayah Adat Meepago, Provinsi Papua Tengah Oleh : Marinus Moy Yumai, Ismail Nurdin, Margaretha Rumbekwan Diterbitkan dalam : Jurnal Scientia , Vol. 13 No. 03 (2024) 🔍 Ringkasan Abstrak Penelitian ini mengkaji strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) di wilayah adat Meepago, Papua Tengah , dengan menekankan pentingnya kearifan lokal dan penggunaan pendekatan ekosistem dalam konteks Revolusi Industri 4.0 . 🧠 Kerangka Teori Utama Teori Jungho Roh (2018) – Fokus pada peningkatan kinerja pemerintahan. Analisis ASOCA – Alat strategis yang mencakup: Ability (Kemampuan) Strength (Kekuatan) Opportunities (Peluang) Culture (Budaya) Agility (Kelincahan) (Dikembangkan oleh Suradinata, 2014) – Model yang memperkaya strategi pengambilan keputusan dengan memasukkan elemen budaya dan kecerdasan adaptif yang penting dalam menghadapi perubahan lingkungan. ...

PERANG SUKU DI WILAYAH LA-PAGO

PERANG SUKU DI WILAYAH LA-PAGO, KABUPATEN PUNCAK JAYA:  DAMPAK POLITIK DEMOKRASI TERHADAP KONFLIK SOSIAL   JURNAL ILMIAH OLEH : MARINUS MOY YUMAI Abstrak   Perang suku di wilayah La-Pago, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, telah menjadi fenomena sosial yang kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, demokratisasi politik di Papua telah berkontribusi pada meningkatnya konflik antarsuku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara sistem politik demokrasi dengan eskalasi perang suku di wilayah ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji faktor-faktor pemicu konflik, dampak sosial yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketegangan antar kelompok masyarakat. Kata kunci: Perang suku, demokrasi, konflik sosial, La-Pago, Puncak Jaya. Pendahuluan   Perang suku di Papua, khususnya di wilayah La-Pago dan Kabupaten Puncak Jaya, merupakan realitas sosial yang terus terjadi. Perubahan politik menuju sistem ...

Aksi Mogok Tenaga Kesehatan di RSUD Nabire

Implikasi Keterlambatan Pembayaran Jasa Pelayanan terhadap Stabilitas Sistem Kesehatan Daerah Ilustrasi Oleh Penulis Abstrak Pada Maret 2025, sebanyak 53 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah, melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Aksi ini mencerminkan permasalahan struktural dalam tata kelola sektor kesehatan di daerah, terutama terkait kesejahteraan tenaga medis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan, dampak terhadap pelayanan kesehatan, serta pentingnya reformasi sistem pengelolaan keuangan dalam menjamin hak tenaga kesehatan dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat. Pendahuluan Tenaga kesehatan merupakan pilar utama dalam sistem pelayanan medis, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti Papua Tengah. Namun, berbagai permasalahan administratif dan finansial sering kali menghambat pelaksanaan tugas mereka secara optimal. Sal...

Kondisi masyarakat Papua sangat memperhatikan: antara eksploitasi dan marjinalisasi

  Kondisi Masyarakat Papua: Antara Eksploitasi dan Marjinalisasi Papua, sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia, sering kali menjadi sorotan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang emas, gas, dan hutan tropis, membuat Papua menjadi wilayah yang kaya akan potensi ekonomi. Namun, di balik potensi tersebut, masyarakat Papua sering kali terjebak dalam kondisi yang sulit, terpinggirkan, dan menghadapi masalah-masalah besar yang tidak hanya berkaitan dengan kesenjangan sosial, tetapi juga dengan eksploitasi dan marjinalisasi yang berlangsung sejak lama. Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang telah menarik banyak perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut menggali sumber daya alam yang ada untuk keuntungan mereka, sering kali tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan maupun masyarakat lokal. Eksploitasi tambang,...

Penghapusan Sistem Noken di Papua dan Penerapan Sistem Demokrasi yang Lebih Inklusif

  Jurnal:  Oleh : Marinus Moy Yumai   Penghapusan Sistem Noken di Papua dan Penerapan Sistem Demokrasi yang Lebih Inklusif Abstrak:   Sistem Noken yang digunakan dalam pemilihan umum di Papua sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak transparan dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Metode ini, yang memiliki akar budaya dalam masyarakat Papua, dinilai telah menimbulkan berbagai masalah terkait hak pilih, manipulasi hasil pemilihan, dan ketidakadilan dalam proses politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap demokrasi di Papua, serta mengusulkan pentingnya transisi ke sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berbasis pada suara individu. Kata Kunci: Sistem Noken, Demokrasi, Papua, Pemilihan Umum, Transparansi, Keadilan 1. Pendahuluan Papua, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik budaya dan sosial yang unik. Dalam hal pemilihan umum, sistem Noken digunakan seb...

Dwifungsi TNI di Era Industri dan Masa Kepemimpinan Presiden Prabowo

  Jurnal:  Oleh: Marinus Moy Yumai Dwifungsi TNI di Era Industri dan Masa Kepemimpinan Presiden Prabowo Pendahuluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah lama dikenal sebagai salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas negara, baik dalam aspek pertahanan maupun dalam aspek lainnya yang terkait dengan pembangunan nasional. Salah satu konsep yang sudah lama melekat dalam tubuh TNI adalah konsep dwifungsi TNI, yaitu peran ganda sebagai penjaga kedaulatan negara dan turut aktif dalam pembangunan sosial-politik negara. Melalui jurnal ini, penulis akan membahas evolusi konsep dwifungsi TNI pada dua periode penting: Era Industri yang dimulai sejak memasuki revolusi industri 4.0 hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo yang penuh tantangan dengan dinamika sosial-politik yang berkembang pesat. Fokus dari pembahasan ini adalah pada adaptasi TNI terhadap perubahan zaman, serta bagaimana TNI tetap berpegang pada prinsip kesetiaan terhadap negara dan atura...