MARINUS MOY YUMAI (ewopugabi).

  Kondisi Masyarakat Papua: Antara Eksploitasi dan Marjinalisasi Papua, sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia, sering kali menjadi sorotan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang emas, gas, dan hutan tropis, membuat Papua menjadi wilayah yang kaya akan potensi ekonomi. Namun, di balik potensi tersebut, masyarakat Papua sering kali terjebak dalam kondisi yang sulit, terpinggirkan, dan menghadapi masalah-masalah besar yang tidak hanya berkaitan dengan kesenjangan sosial, tetapi juga dengan eksploitasi dan marjinalisasi yang berlangsung sejak lama. Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang telah menarik banyak perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut menggali sumber daya alam yang ada untuk keuntungan mereka, sering kali tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan maupun masyarakat lokal. Eksploitasi tambang,...

  Jurnal:  Oleh : Marinus Moy Yumai   Penghapusan Sistem Noken di Papua dan Penerapan Sistem Demokrasi yang Lebih Inklusif Abstrak:   Sistem Noken yang digunakan dalam pemilihan umum di Papua sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak transparan dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Metode ini, yang memiliki akar budaya dalam masyarakat Papua, dinilai telah menimbulkan berbagai masalah terkait hak pilih, manipulasi hasil pemilihan, dan ketidakadilan dalam proses politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap demokrasi di Papua, serta mengusulkan pentingnya transisi ke sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berbasis pada suara individu. Kata Kunci: Sistem Noken, Demokrasi, Papua, Pemilihan Umum, Transparansi, Keadilan 1. Pendahuluan Papua, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik budaya dan sosial yang unik. Dalam hal pemilihan umum, sistem Noken digunakan seb...

  Jurnal:  Oleh: Marinus Moy Yumai Dwifungsi TNI di Era Industri dan Masa Kepemimpinan Presiden Prabowo Pendahuluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah lama dikenal sebagai salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas negara, baik dalam aspek pertahanan maupun dalam aspek lainnya yang terkait dengan pembangunan nasional. Salah satu konsep yang sudah lama melekat dalam tubuh TNI adalah konsep dwifungsi TNI, yaitu peran ganda sebagai penjaga kedaulatan negara dan turut aktif dalam pembangunan sosial-politik negara. Melalui jurnal ini, penulis akan membahas evolusi konsep dwifungsi TNI pada dua periode penting: Era Industri yang dimulai sejak memasuki revolusi industri 4.0 hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo yang penuh tantangan dengan dinamika sosial-politik yang berkembang pesat. Fokus dari pembahasan ini adalah pada adaptasi TNI terhadap perubahan zaman, serta bagaimana TNI tetap berpegang pada prinsip kesetiaan terhadap negara dan atura...

Oleh: Marinus Moy Yumai  Kriteria keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua tidak ditentukan secara tunggal dan pasti, karena evaluasinya kompleks dan melibatkan berbagai perspektif.  Namun, beberapa kriteria umum yang sering digunakan meliputi: 1. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan:   Penurunan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara masyarakat Papua dengan wilayah lain di Indonesia sering dijadikan indikator utama.  Ini diukur melalui berbagai data statistik seperti persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan distribusi pendapatan. 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Keberhasilan Otsus juga dinilai dari peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.  Hal ini meliputi peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi. 3. Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Hak Adat:   Perlindungan hak asasi manusia dan pengakua...

  Jurnal: Oleh : Marinus Moy yumai  Kriteria Keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua:  Evaluasi Berdasarkan Perspektif Pembangunan Sosial dan Ekonomi Abstrak Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan kepada Provinsi Papua merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pengakuan terhadap hak-hak budaya dan adat. Namun, keberhasilan pelaksanaan Otsus di Papua tidak dapat dinilai secara tunggal, karena melibatkan berbagai dimensi sosial dan ekonomi yang saling terkait. Jurnal ini membahas kriteria-kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Otsus di Papua, yang meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemajuan hak asasi manusia dan hak adat, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak dan efektivitas Otsu...

  Jurnal:  Oleh: Marinus Moy Yumai   Apa yang Terjadi Ketika Agama dan Politik Berjalan Bersama-sama Pendahuluan Agama dan politik adalah dua entitas yang telah lama memengaruhi perjalanan sejarah umat manusia. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebudayaan, ideologi, dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, ketika agama dan politik berjalan bersama, sering kali muncul pertanyaan mengenai dampak dan dinamika yang terjadi. Apakah kolaborasi antara keduanya membawa manfaat atau justru menimbulkan konflik? Jurnal ini akan mengeksplorasi berbagai dampak yang timbul ketika agama dan politik berinteraksi, baik dalam konteks positif maupun negatif. Agama dan Politik: Definisi dan Hubungannya Agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan kehidupan spiritual. Politik, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, pembuatan kebijakan, dan organisasi sosial dalam sebuah negara atau komunitas. Dalam banyak kasus, keduanya ser...

Oleh: Marinus Moy Yumai ewopugabi   "Sebuah Langkah Menuju Perdamaian di Papua Tengah"   BAB 1:  Latar Belakang Konflik di Puncak Jaya Puncak Jaya, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia, telah lama menjadi wilayah yang rentan terhadap konflik sosial dan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antar kelompok dan individu, terutama dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, semakin memanas. Kondisi ini telah menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi masyarakat, dengan adanya korban jiwa dan ribuan warga yang terpaksa mengungsi. BAB 2:  Gubernur Meki Nawipa dan Peranannya Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Puncak Jaya. Sebagai pemimpin daerah, beliau merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketegangan yang terjadi tidak berlarut-larut dan bahwa kedamaian dapat kembali terwujud. Salah satu langkah yang diambil oleh Gubernur Nawipa adalah men...

  Jurnal Penelitian Oleh :  Marinus Moy Yumai Penyelesaian Konflik Perang Suku di Puncak Jaya Abstrak Konflik antar suku di Puncak Jaya, Papua, menjadi salah satu permasalahan sosial yang berlarut-larut, menciptakan ketegangan yang mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab, dampak, serta strategi penyelesaian konflik perang suku di Puncak Jaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa konflik suku di Puncak Jaya dipicu oleh faktor-faktor historis, ekonomi, serta perbedaan budaya. Penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan dialog antar tokoh masyarakat, pemanfaatan peran pemerintah setempat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan peran lembaga sosial dan pemerintah dalam mengelola hubungan antar suku untuk mencegah terjadiny...